COVID-19

FORM PERMINTAAN DATA MONITORING REALISASI DANA PENANGANAN COVID-19
UPLOAD SURAT (link: https://s.id/t0B9d)
PEDOMAN ANGGARAN (link: https://s.id/sX3n6)
KESEHATAN (KHUSUS RUMAH SAKIT) (link: https://s.id/sXHv6)
KESEHATAN (KHUSUS PUSKESMAS) (link: https://s.id/sXHRX)
BANTUAN SOSIAL / BANSOS (link: https://s.id/sX4ue)

Surat No. 700/988/427.3/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Permintaan Data dan Laporan Berkala dari BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lumajang

Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan Kesejahteraan masyarakat. Bahwa pengawasan atas penanganan covid-9 dilaksanakan untuk menjamin secara memadai bahwa tujuan telah tercapai secara efektif dan efisien, keadandalan pelaporan, patuh pada ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan tindak pidana korupsi, kemudahan-kemudahan dalam penanganan covid -19 meningkatkan risiko penyimpangan dalam hal-hal antara lain :

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga  agar dunia  usaha daerah masing-masing tetap hidup;
3. Penyediaan jarring pengamanan sosial/ social safety net.
4. Integrasi antar instansi dan unit organisasi termasuk kebijakan

Dengan adanya  peraturan presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi nasional  bahwa perlu koordinasi terkait :

1. Kebijakan;
2. Penanganan COVID-19;
3. Pemulihan dan Transformasi ekonomi.

Terkait pengawasan Covid-19 berikut beberapa portal yang dapat diakses :

1. Konsultasi Penanganan Covid-19
2. Pengaduan Masyarakat terkait Covid-19: https://s.id/i34V9
3. Pelaporan Petugas secara Online terkait Covid-19: https://s.id/i3hov
4. Pengaduan masyarakat melalui  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): jaga.id
5. Materi terkait Penanganan Covid-19
6. Berikut Peraturan terkait Covid-19

Peraturan-Peraturan

– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiltas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

– Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

– Perpres

• Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Poster dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
• Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Poster Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
• Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
• Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  

– Inpres

• Inpres No. 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Recofussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Inpres No. 6 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

– Keppres

• Keppres No. 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Keppres No. 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugas Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Keppres No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Keppres No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

– BPK RI

• Surat Ketua Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 60/S/I/4/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

– Kementerian ATR/BPN

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 6/SE-100.PL.02/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pelaksanaan Kontrak dalam Masa Darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. KU.01.02/654-100/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA dalam Masa Darurat COVID-19

– Kemendagri

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)
• Surat Menteri Dalam Negeri No. 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
• Surat Menteri Dalam Negeri No. 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan COVID-19
• Surat Menteri Dalam Negeri No. 700/144/IJ tanggal 19 Januari 2021 perihal Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
  
• Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
• Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/3150/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah (Lampiran)
• Kementerian Dalam Negeri No. 050/1141/TJ tentang Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
• Materi Ditjen Bina Keuangan Daerah tentang Anggaran Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Vaksinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 25 Januari 2021 (Rakornis Pelaksanaan Pengawasan Vaksinasi COVID-19)
  
• Materi Inspektur Jenderal tentang Koordinasi dan Monitoring Pengawasan Vaksinasi 2021 pada Sosialisasi Pengawasan Vaksinasi COVID-19 tanggal 25 Januari 2021 (Rakornis Pelaksanaan Pengawasan Vaksinasi COVID-19)
  
• Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021
  

– Kemendesa

• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
• Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Des

– Kemenhub

• Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

– Kemenkeu

• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6/KM.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan Dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/KM.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020
• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19/PKM.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.03/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 36/PKM.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38/PMK.02/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-10) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.05/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 46/PMK.07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 87/PMK.07/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.07/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
• Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Sekretaris Kementerian PAN dan RB No. S-502/AG/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penjelasan Terkait Biaya Pendukung Rapat melalui Daring
• Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Kesehatan RI No. S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19
• Surat Menteri Keuangan RI kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia No. S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020
• Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-29/IJ/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Revisi Anggaran dan Penggunaan Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

– Kemenkes

• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  
• Materi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tanggal 25 Januari 2021 (Rakornis Pelaksanaan Pengawasan Vaksinasi COVID-19)
  

– Kemenkominfo

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

– Kemenkumham

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2020 Percepatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga terkait Pandemik COVID-19

– Kemenpan-rb

• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
• Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 55 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

– BKN

• Surat Edaran No. 9/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN

– BPKP

• Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD 
• Materi Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 oleh Sugeng Widiyanto, S.E., Ak., C.A., ASEAN.C.P.A.
• Materi Alur Penugasan dan Pelaporan Pengawasan Vaksinasi COVID-19
  
• Materi Pengawasan Intern atas Tata Kelola Penanganan COVID-19 24 Juli 2020
• Surat Edaran No. SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• Surat Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. S-756/SU/04/2020 perihal Penyampaian Surat Edaran Kepala BPKP tentang Tata Cara Reviu atas Recofussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) beserta lampiran
• Surat Edaran No. SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Recofussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
• Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. S-1483/PW13/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

– LKPP

• Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi dalam Masa Wabah COVID-19 (SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2020)
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
• Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
• Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
• Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19)
• Surat Edaran No. 5 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19)
• Surat Edaran No. 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
• Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
• Surat Edaran No. 10 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
• Surat Edaran No. 17 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Surat Edaran No. 20 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan secara Elektronik
• Surat Edaran No. 26 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Panduan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
• Surat Edaran No. 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) (terbaru)
  

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Jaga Bansos
• Pengaduan Melalui Jaga Bansos – jaga.id (link)
• Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat
• Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerimaan Sumbangan/Hibah dari masyarakat oleh Lembaga Pemerintah

– Kejaksaan Agung

• Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Recofusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

– Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

• Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

– Pemerintah Kabupaten Lumajang

• Surat Edaran No. 900/1577/427.73/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Sumbangan dari Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis dalam bentuk Uang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
• Surat Edaran No. 800/2053/427.72/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
  
  

– Lain-Lain

• Materi FGD COVID-19 – BPK RI – 23-24 Juli 2020
• Bahan Tayang BTT Sederhana (Abdul Kadir)
• Kebijakan Penyediaan Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBD
• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, 177/KMK.07/2020 Percepatan Penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
• Resume SKB Mendagri dan Kemenkeu No. 119/2813/2J dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Percepatan Penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Penanganan COVID 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
• Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 119/3039/SJ dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)
• Lampiran 1 – Kertas Kerja PPBR PBJ Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan | Excel
• Lampiran 2 – KKA Individu – ATT | Excel 
• Lampiran 4 – | Excel 
• SURAT EDARAN BERSAMA - PERCEPATAN PELAKSANAAN REFOCUS/NG DAN REALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA PENDANAAN PENANGANAN PAN DEM I CORO NA Y/RUS D/SEASE 20 1 9 DAN DAMPAKNYA 

Tautan Peraturan-Peraturan

• hukumonline.com
• Perwakilan BPKP Prov. Kaltim