Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi merupakan suatu kebijakan yang memiliki 4 (empat) komponen, antara lain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dasar Hukum:

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
• Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat Desa
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah
• Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/354/427.12/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Lain-lain:

• Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah