Rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Triwulan IV tahun 2023 masih perlu dioptimalkan capaiannya. Hal itu, disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian MCP Triwulan IV, Kamis (4/1/2024).

Lebih lanjut Sekda menyampaikan bahwa sesuai surat dari KPK RI nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 perihal Area, Indikator dan Sub Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, terdapat 8 (delapan) fokus area yang harus dicukupi data beserta dokumen pendukungnya. Adapun masih 1 (satu) area yang sudah mencapai 100% yakni area tata kelola dana desa.

Baca Lainnya :

• Jajaran ASN Inspektorat Daerah Ikrar Bersama Dan Tandatangani Pakta Integritas Netralitas 0
• Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Pasar Melalui Penerapan Sistem FRC0
• Inspektorat Daerah Gelar Rakorwas Guna Wujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Yang Lebih Berkualitas0
• Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Terima Kunjungan Kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur0
• Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang0

Oleh karena itu, Sekda berharap agar 7 (tujuh) area yang lain dapat lebih ditingatkan capaiannya sebelum batas waktu input data pada sistem MCP KPK ditutup.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang itu, diikuti dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Sekda Lumajang, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, para Kepala Badan/Dinas/Bagian beserta jajaran terkait MCP KPK.