Peran Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai second line pada BLUD/BUMD perlu dilakukan optimalisasi. Terlebih lagi, dengan banyaknya sorotan atas kinerja BUMD dari para pihak.

“BUMD akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan para pihak dan risiko-risiko harus segera dimitigasi”, ujar Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang, Mohamad Sunardi, saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengembangan Indikator FRC (fraud risk control) untuk BLUD dan BUMD, Selasa (12/12/2023).

Baca Lainnya :

• Meriahkan Harjalu ke 768, Jajaran ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Ikuti Olahraga Tradision0
• Inspektorat Daerah Laksanakan Pembinaan Auditi 0
• Inspektorat Daerah Gelar Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Efektivitas Second Line0
• Terapkan Sistem FRC Untuk Wujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menjadi Lebih Baik0
• Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Terima Kunjungan Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga0

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa acara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari Keputusan Bupati Lumajang Nomor 630 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan.

Kegiatan yang bertempat di ruang Bela Negara Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang itu diikuti oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota SPI BLUD/BUMD. Adapun narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang diantaranya Irban II yang menyampaikan materi Overview BLUD, Irban IV yang menyampaikan materi Overview BUMD, P2UPD Madya yang menyampaikan materi Bersinergi Menuju Good Governance pada BLUD dan BUMD, serta Pejabat Fungsional Perencana Muda yang menyampaikan materi Penerapan Manajemen Risiko BUMD.