Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Pasar Melalui Penerapan Sistem FRC

By Inspektorat IT Team 29 Des 2023, 16:15:42 WIB Daerah
Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Pasar Melalui Penerapan Sistem FRC

Pasar Rakyat Daerah adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang perlu dijaga keberadaannya secara berkelanjutan sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis di daerah melalui pengendalian dan penerapan sistem fraud risk control (FRC). Hal itu disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang, Mohamad Sunardi, saat membuka acara Sosialisasi Pencegahan Kecurangan dan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Pasar, Jumat (29/12/2023).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, bahwa pemberdayaan Pasar Rakyat bertujuan untuk menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing kuat. Untuk itu peserta diajak berdiskusi tentang pengembangan indikator pasar pada sistem FRC.

Baca Lainnya :

“Hari ini audiensi dan diskusi untuk pengembangan indikator pasar”, ujarnya.

Acara yang bertempat di ruang Bela Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang itu, dihadiri oleh Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang beserta seluruh Kepala Pasar se-Kabupaten Lumajang. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah P2UPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, Dityatama dan Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, Deddy Pradipto.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta diberikan tes pengetahuan umum terkait pengawasan diantaranya tentang gratifikasi, pengaduan masyarakat, saber pungli, SAKIP dan RB, yang selanjutnya diberikan doorprize bagi 3 (tiga) orang dengan nilai terbaik.




Jajak Pendapat

Bagaimana Menurut Anda Situs Web Inspektorat Daerah Kab. Lumajang saat ini ?
  Sangat Informatif
  Informatif
  Normal
  Kurang Informatif
  Sangat Kurang Informatif


Loading....


Website Pemerintah