Dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan, APIP diharapkan bisa dan harus kuat untuk membantu keberhasilan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jatim 3 Alfi Rachman Waluyo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan digelar di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Jumat (31/5/2024).

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP perlu dukungan dalam rangka penajaman substansi pemberantasan korupsi. “APIP harus didukung dengan jumlah personil yang cukup, kompeten dan anggaran yang memadai”, ujar Alfi Rachman Waluyo.

Baca Lainnya :

• Pj Bupati Tekankan Komitmen Pencegahan Korupsi Melalui Pemenuhan Indikator MCP 0
• Inspektorat Daerah Persiapkan Rakor Terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Oleh KPK RI0
• Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Targetkan Capaian SPI dan MCP Tahun 2024 Meningkat0
• SIMWAS FRC Tembus Lima Besar Lomba Inovasi Pengawasan Tahun 2024 3
• Pj. Bupati Lumajang dan Pejabat Daerah Tandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi0

Selain itu, APIP merupakan koordinator pelaksanaan pencegahan korupsi perlu didorong agar dapat berperan dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi daerah sehingga berdampak pada peningkatan capaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan diskusi dan paparan upaya pencegahan korupsi pada area pelayanan publik yang diwakili oleh Kepala DPMPTSP, Kepala Dispendukcapil, Kepala Dindikbud dan Kepala Dinkes P2KB serta paparan pada area pengadaan barang dan jasa.