Rab. Nov 20th, 2019

Selamat Datang di

SITUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

PMPRB

REFORMASI BIROKRASI (RB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah termasuk di pemerintah kabupaten lumajang. Berikut pola pikir pencapaian Reformasi birokrasi :

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025 yang ditetapkan dengan perpres nomor 81 tahun 2010. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi  ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document dan setiap pemerintah daerah menyusun road map RB dan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi antara lain

  • Aturan Pemerintah Pusat
  1. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  2. Permenpan-rb No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
  3. Permenpan-rb No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
  4. Permenpan-rb No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
  5. Pedoman Reformasi Birokrasi
    1. Lampiran Pedoman PMPRB – Permenpan-rb No. 1 Tahun 2012
    2. Pedoman RB
  6. LKE PMPRB Kabupaten (Excel)
  7. LKE PMPRB Unit (Excel)
  8. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  • Aturan Pemerintah Daerah
  1. Perbup No. 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
  2. Road Map RB
    1. Perbup No. 27 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
    2. Lampiran Perbup No. 27 Tahun 2016
  3. Kepbup No. 188.45/31/427.12/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang
  4. Materi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara online Dan Inspektorat Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. PMPRB Online akan mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi data, serta memudahkan proses saling belajar (bench learning) secara realtime online.  K/L dan Pemda termasuk pemerintah Kabupaten Lumajang menyampaikan hasil PMPRB Online kepada Kementerian PANRB/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada 31 Mei untuk Tahun 2019, dan 30 April untuk tahun berikutnya. Dimana penilaian tersebut dengan katagori :

Seluruh perangkat Daerah menerapkan Reformasi dengan tahapan :

  1. Mempelajari ketentuan penyelenggaraan reformasi birokrasi
  2. Melakukan internalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah masing-masing
  3. Membentuk Tim RB di masing-masing perangkat daerah dan menyusun Rencana penyelenggaraan RB (rencana sesuai/ memperhatikan kertas kerja evaluasi unit)
  4. Menyelenggarakan Reformasi  sesuai dengan Rencana
  5. Untuk perangkat daerah tertentu selain menyelengarakan reformasi birokrasi tingkat perangkat daerah, juga ikut menjadi pendukung 8 Area perubahan Reformasi birokrasi baik komponen hasil maupun pengungkit untuk tingkat Instansi/ Kabupaten, dukungan tersebut dengan menyelengarakan road map (perbup road map) reformasi birokrasi pada perangkat daerah masing-masing yang sesuai kertas kerja reviu instansi/pemerintah Kabupaten